Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru

Assalamu’alaikum. Wr. Wb.

Selamat pagi, semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat.

Dalam kesempatan hari ini saya akan share mengenai isi dari salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru yang telah ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2013 yang lalu.

Permendikbud Nomor 62 tahun 2013 ditetapkan sebagai pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama, pemerintah daerah telah melakukan pemindahan guru-guru yang memiliki sertifikat pendidik dengan menugaskan menjadi guru pada satuan pendidikan lain yang berdampak kepada terjadinya ketidaksesuaian antara sertifikat yang dimiliki dengan bidang tugas yang diampu.

Selain daripada itu juga bahwa guru wajib mengampu bidang tugasnya sesuai dengan sertifikat yang dimilikinya. Berikut isi dari salinan Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan:

  1. Guru dalam jabatan adalah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang dipindahkan untuk mengajar mata pelajaran lain atau guru kelas yang tidak sesuai dengan sertifikat pendidiknya.
  2. Sertifikasi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik yang kedua bagi guru dalam jabatan.
  3. Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut LPTK adalah Perguruan Tinggi yang ditunjuk untuk pelaksanaan proses sertifikasi.
  4. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru adalah proses pelatihan guru bagi guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikat nasional sesuai dengan tugas atau yang diampu sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas.
  5. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.
  6. Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sesuai dengan sertifikat profesinya dan pemenuhan beban jam mengajar.

BAB II

PEMINDAHAN GURU DALAM JABATAN

Pasal 2

(1)  Guru dalam jabatan dapat dipindahkan antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota atau antarprovinsi.

(2)  Pemindahan guru sebagaimana dimaksud ayat pada (1) pada bidang tugas yang baru didasarkan pada latar belakang sertifikasi atau kualifikasi akademik yang dimilikinya.

(3)  Guru yang dipindahkan pada bidang tugas yang sesuai dengan latar belakang kualifikasi akademik tetapi tidak sesuai dengan latar belakang sertifikat pendidiknya wajib mengikuti sertifikasi sesuai dengan bidang tugas baru yang diampunya.

Pasal 3

(1)  Sertifikasi guru dalam jabatan yang sesuai dengan bidang tugas baru yang diampunya dilakukan melalui jalur:

  1. program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG);
  2. Pendidikan Profesi Guru (PPG); atau
  3. Program Sarjana Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (SKKT) dari perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan.

(2)  Sertifikasi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai atas beban APBN, APBD atau masyarakat.

(3)  Mekanisme keikutsertaan sertifikasi guru dalam jabatan yang sesuai dengan bidang tugas baru yang diampunya disesuaikan dengan pedoman teknis jalur program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)  Sertifikasi guru dalam jabatan yang sesuai dengan bidang tugas baru dilaksanakan di LPTK yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III

PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI BAGI GURUDALAM JABATAN YANG DIPINDAHKAN

Pasal 4

(1)  Guru yang memperoleh sertifikat pendidik kedua sesuai dengan bidang tugas baru yang diampunya hanya berhak memperoleh 1 (satu) tunjangan profesi guru.

(2)  Pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

(1)  Guru dalam jabatan yang dipindahkan pada bidang tugas yang tidak sesuai dengan sertifikat yang dimiliki tetapi mengampu beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berhak mendapatkan tunjangan profesi untuk selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pindah tugas mengajar pada bidang tugas yang baru.

(2)  Tunjangan profesi akan dihentikan pembayarannya jika guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan bidang tugasnya setelah 2 (dua) tahun sejak pindah tugas mengajar pada bidang tugas yang baru.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Download selengkapnya salinan Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru, silahkan klik pada tautan berikut. Semoga bermanfaat dan terimakasih.

Menyoal Kriteria Kelulusan Dari Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2014/2015

fatkoer.wordpress.com

LJ-UNPada tahun pelajaran 2014/2015 terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai UN (Ujian Nasional). Fungsi UN tahun pelajaran 2014/2015 berbeda dengan tahun pelajaran sebelumnya. Fungsi UN tahun pelajaran 2014/2015 dituangkan dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 68 PP Nomor 13 tahun 2015

Hasil UN digunakan sebagai dasar untuk:

Lihat pos aslinya 337 kata lagi

Format RPP Pada Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran

fatkoer.wordpress.com

Format RPP pada kurikulum 2013 mengalami beberapa perubahan. Format RPP sebelumnya diatur pada permendikbud Nomor 81A tentang implementasi kurikulum. Format RPP dalam permendikbud nomor 81A adalah sebagai berikut:
IDENTITAS
A. Kompetensi Inti (KI)
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
1. KD Pada KI-1
2. KD Pada KI-2
3. KD Pada KI-3
Indikator:___
4. KD Pada KI-4
Indikator:___
C. Tujuan Pembelajaran
D. Materi Pembelajaran
E. Media/Alat, Bahan dan Sumber Belajar
F. Metode Pembelajaran
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
H. Penilaian.

Lihat pos aslinya 297 kata lagi

Ketentuan-Ketentuan Penilaian Menurut Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014

fatkoer.wordpress.com

Penilaian merupakan masalah yang paling krusial di kurikulum 2013. Salah ide penilaian pada kurikulum 2013 adalah penilaian autentik. Namun perkembangan selanjutnya ditegaskan di permendikbud 104/2014 penilaian terdiri dari penilaian autentik dan non-autentik (Pasal 2 ayat 1 Permendikbud 104/2014).

Selain itu ada beberapa hal penting yang perlu dipahami mengenai ketentuan-ketentuan penilaian menurut permendikbud 104 tahun 2014 sebagai berikut:

Lihat pos aslinya 164 kata lagi

Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 Tidak Berlaku Lagi?

fatkoer.wordpress.com

K13Pada tahun 2013 dikeluarkanlah permendikbud nomor 81A sebegai landasan yuridis implementasi kurikulum 2013. Pada permendikbud 81A tahun 2013 terdapat 5 buah lampiran yaitu:
  1. lampiram I: Pedoman Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
  2. lampiran II: Pedoman Pengembangan Muatan Lokal
  3. lampiran III: Pedoman Kegiatan Kegiatan Ekstrakurikuler
  4. lampiran IV: Pedoman Umum Pembelajaran
  5. lampiran V: Pedoman Evaluasi Kurikulum

Saat ini ada isu berkembang bahwa permendikbud 81A tahun 2013 tidak berlaku lagi dan sudah ada penggantinya. Hal ini tidaklah benar, yang benar adalah sebagian dari permendikbud tersebut, yaitu lampiran, yaitu lampiran I, II dan III yang tidak berlaku, sedangkan lampiran IV dan V masih berlaku.

Lihat pos aslinya 113 kata lagi